Jakarta BNP2TKI (24/6) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjalin kerjasama dengan Asosiasi Bursa Kerja Indonesia (ABKI), guna menyediakan calon TKI sektor formal yang berbasis pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Nota kesepahaman (MOU) antara BNP2TKI dengan ABKI itu rencananya akan ditandatangani Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, di Lembaga Pendidikan Perkebunan Convention Hotel, Yogyakarta, pada 27 Juni 2009 nanti. Dalam kesempatan ini, Kepala BNP2TKI juga akan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABKI, yang diikuti seluruh Bursa Kerja Khusus (BKK) dari seluruh Indonesia.
Kurangi Calo
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan tahun 2009 sebagai tahun TKI formal, dan untuk tujuan tersebut akan terus mendorong kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan TKI, termasuk dengan ABKI.
Menurut Jumhur pemerintah memang mendorong terbentuknya Lembaga Bursa Kerja TKI sebanyak-banyak di seluruh Indonesia.
“Bursa Kerja diharapkan bisa mengurangi peran calo atau sponsor yang hingga kini masih menggurita di desa-desa di seluruh Indonesia,” papar Jumhur.
Kepada BNP2TKI.go.id, Sekretaris ABKI, Dicky Arianto, S mengatakan ABKI dibentuk bersama para pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK), para pengusaha dan pemerihati masalah ketenagakerjaan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.
“Anggota ABKI yaitu BKK yang memiliki kewajiban untuk membantu mendapatkan lapangan kerja bagi alumni sekolahnya baik di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Dicky seraya mengatakan hingga kini anggotanya sekitar 342 lembaga BKK sejak 5 (lima) tahun lalu berdiri
Ia mengharapkan, melalui kerjasama dengan BNP2TKI, akan ada penyaluran alumni SMK binaan ABKI, baik penempatan tenaga kerja melalui G to G (dengan Korea) maupun melalui referensi dari BNP2TI tentang peluang kerja oleh Penata Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
Ia menambahkan, ABKI juga mengajak sekitar 7200 BKK Se Indonesia beserta seluruh komponen yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan untuk bersama-sama membangun, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas keahlian dan memperluas wawasan khususnya bagi para alumni anggota BKK.
“ABKI punya komitmen untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran pada umumnya,” papar Dicky.(zul)
sumber bnp2tki
Nota kesepahaman (MOU) antara BNP2TKI dengan ABKI itu rencananya akan ditandatangani Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, di Lembaga Pendidikan Perkebunan Convention Hotel, Yogyakarta, pada 27 Juni 2009 nanti. Dalam kesempatan ini, Kepala BNP2TKI juga akan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABKI, yang diikuti seluruh Bursa Kerja Khusus (BKK) dari seluruh Indonesia.
Kurangi Calo
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan tahun 2009 sebagai tahun TKI formal, dan untuk tujuan tersebut akan terus mendorong kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan TKI, termasuk dengan ABKI.
Menurut Jumhur pemerintah memang mendorong terbentuknya Lembaga Bursa Kerja TKI sebanyak-banyak di seluruh Indonesia.
“Bursa Kerja diharapkan bisa mengurangi peran calo atau sponsor yang hingga kini masih menggurita di desa-desa di seluruh Indonesia,” papar Jumhur.
Kepada BNP2TKI.go.id, Sekretaris ABKI, Dicky Arianto, S mengatakan ABKI dibentuk bersama para pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK), para pengusaha dan pemerihati masalah ketenagakerjaan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.
“Anggota ABKI yaitu BKK yang memiliki kewajiban untuk membantu mendapatkan lapangan kerja bagi alumni sekolahnya baik di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Dicky seraya mengatakan hingga kini anggotanya sekitar 342 lembaga BKK sejak 5 (lima) tahun lalu berdiri
Ia mengharapkan, melalui kerjasama dengan BNP2TKI, akan ada penyaluran alumni SMK binaan ABKI, baik penempatan tenaga kerja melalui G to G (dengan Korea) maupun melalui referensi dari BNP2TI tentang peluang kerja oleh Penata Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
Ia menambahkan, ABKI juga mengajak sekitar 7200 BKK Se Indonesia beserta seluruh komponen yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan untuk bersama-sama membangun, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas keahlian dan memperluas wawasan khususnya bagi para alumni anggota BKK.
“ABKI punya komitmen untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran pada umumnya,” papar Dicky.(zul)
sumber bnp2tki