Karimun, Kepri (ANTARA News) - Ketua Forum Lintas Komunikasi LSM Kabupaten Karimun, Kepri, Rahmad Kurniawan, berpendapat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menang dalam Pilpres karena rakyat mendambakan kelanjutan pemberantasan korupsi.
"Tak terkecuali di Kabupaten Karimun, rakyat sangat mendambakan kelanjutan sebab setiap tahun kebocoran anggaran sebesar 30 persen, namun jumlah penggembos keuangan negara itu masih sangat minim yang diseret ke meja hijau," ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Jumat.
Rahmad menjelaskan meski penegakkan hukum atau pemberantasan korupsi pemerintahan lalu masih mengkhawatirkan, tetapi harapan rakyat tidak pernah pupus pada SBY, katanya.
Ia pun berharap SBY bisa melaksanakan harapan sebagian besar rakyat Indonesia itu yakni memberantas korupsi sampai keakar-akarnya dan penyelamatan sumber daya alam dari eksploitasi yang sewenang-wenang.
Untuk wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun, selain memprioritaskan pemberantasan korupsi, presiden diharapkan juga mengutamakan pemberantasan kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang, penyeludupan sumber daya alam, dan perdagangan narkoba.
"Geografi Karimun yang strategis, Karimun sudah sejak lama dijadikan sebagai wilayah transit kejahatan transnasional," tuturnya.
Menurut dia penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan transnasional akan percuma bila tidak ada langkah khusus dalam memerangi mafia peradilan dan pemberian sanksi tegas.
Jika itu mafia peradilan diberantas, penyidik tidak memiliki senjata pamungkas lagi untuk membebaskan pelaku dengan dalih tidak cukup bukti dari para tersangka.
Selama ini ketidakcukupan bukti memiliki arti ganda, pertama menunjukkan betapa lemahnya dari kinerja aparat penegak hukum dan kedua tidak tertutup adanya konspirasi untuk melemahkan penegakan hukum, tuturnya.
Sebab itu pemberian sanksi tegas hingga pemecatan, ucap dia, sangat diperlukan guna memberikan efek jera para aparat penegak hukum yang kotor dan memberikan kesempatan bagi aparatur yang berprestasi untuk menempati jabatan.
Berbagai program yang telah dilaksanakan SBY pada pemerintahan lalu, mulai dari BOS, BLT, PNPM hingga Jamkesmas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, tidaklah begitu berarti. Jika agenda pemberantasan korupsi berhasil dilakukan secara kongkret.
"Sebab jumlah masyarakat yang disejahterakan dengan keberhasilan program pemberantasan korupsi tentunya akan jauh lebih besar lagi," ujarnya.(antaranews.com)
"Tak terkecuali di Kabupaten Karimun, rakyat sangat mendambakan kelanjutan sebab setiap tahun kebocoran anggaran sebesar 30 persen, namun jumlah penggembos keuangan negara itu masih sangat minim yang diseret ke meja hijau," ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Jumat.
Rahmad menjelaskan meski penegakkan hukum atau pemberantasan korupsi pemerintahan lalu masih mengkhawatirkan, tetapi harapan rakyat tidak pernah pupus pada SBY, katanya.
Ia pun berharap SBY bisa melaksanakan harapan sebagian besar rakyat Indonesia itu yakni memberantas korupsi sampai keakar-akarnya dan penyelamatan sumber daya alam dari eksploitasi yang sewenang-wenang.
Untuk wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun, selain memprioritaskan pemberantasan korupsi, presiden diharapkan juga mengutamakan pemberantasan kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang, penyeludupan sumber daya alam, dan perdagangan narkoba.
"Geografi Karimun yang strategis, Karimun sudah sejak lama dijadikan sebagai wilayah transit kejahatan transnasional," tuturnya.
Menurut dia penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan transnasional akan percuma bila tidak ada langkah khusus dalam memerangi mafia peradilan dan pemberian sanksi tegas.
Jika itu mafia peradilan diberantas, penyidik tidak memiliki senjata pamungkas lagi untuk membebaskan pelaku dengan dalih tidak cukup bukti dari para tersangka.
Selama ini ketidakcukupan bukti memiliki arti ganda, pertama menunjukkan betapa lemahnya dari kinerja aparat penegak hukum dan kedua tidak tertutup adanya konspirasi untuk melemahkan penegakan hukum, tuturnya.
Sebab itu pemberian sanksi tegas hingga pemecatan, ucap dia, sangat diperlukan guna memberikan efek jera para aparat penegak hukum yang kotor dan memberikan kesempatan bagi aparatur yang berprestasi untuk menempati jabatan.
Berbagai program yang telah dilaksanakan SBY pada pemerintahan lalu, mulai dari BOS, BLT, PNPM hingga Jamkesmas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, tidaklah begitu berarti. Jika agenda pemberantasan korupsi berhasil dilakukan secara kongkret.
"Sebab jumlah masyarakat yang disejahterakan dengan keberhasilan program pemberantasan korupsi tentunya akan jauh lebih besar lagi," ujarnya.(antaranews.com)