INILAH.COM, Jakarta – Kemenangan pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 telah mendorong partai-partai koalisi pendukungnya segera mengajukan tagihan politiknya. Tagihan paling mendesak adalah berkenaan dengan power sharing di cabinet. Siapa dapat apa?
Indonesia termasuk satu di antara sedikit negara di dunia yang perekonomiannya masih bisa tumbuh di masa krisis. Meski masih kalah dibanding dua raksasa ekonomi dunia, Cina dan India, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat yang tercepat di Asia Tenggara.
Sepanjang kuartal pertama yang lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,4% dan berpeluang melaju lebih kencang. Bandingkan dengan Malaysia dan Thailand, yang perekonomiannya justru melambat 6-7%.
Di sinilah, batu ujian baru sedang muncul. Menyusul kemenangan SBY dapalm Pilpres 2009, para politisi meminta SBY berbagi peran dan kuasa dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Jika SBY tak hati-hati dalam membentuk kabinet profesional, maka bisa saja terjadi kabinet pelangi yang dihuni banyak politisi.
Jika hal ini terjadi, maka kabinet kerja yang ideal bakal sulit terwujud. Ujung-ujungnya, kinerja pemerintah bisa setengah-setengah dan kesejahteraan rakyat pulalah yang terimpit.
Pemilu sudah menghasbiskan dana triliunan rupiah. Pemerintah juga sudah menggelontorkan dana besar untuk menopang perekonomian domestik agar tak roboh diterpa badai krisis global. Dan peluang baru kini terbuka lebar.
Tapi celakanya, capaian kemenangan satu putaran bagi SBY disambut dengan tagihan politik oleh sejumlah mitra koalisinya. Menyedihkan memang. Masa pemerintahan SBY-JK efektif sampai Oktober nanti, namun pagi-pagi sudah disentil soal pembagian kursi kabinet. Bahkan politisi PPP meminta SBY bersikap arif dalam pembagian jatah kursi dalam kabinetnya mendatang.
“Soal berapa jumlah kursi menteri kabinet, tentunya presiden punya perhitungan sendiri. Ukurannya macam-macam, dari segi kekuatan politik, kekuatan di parlemen, termasuk dari sumber daya manusia dari kader-kader. Untuk menentukan hal itu diperlukan kearifan dari Pak SBY," kata Ketua PPP Lukman Hakim Saifuddin .
Jika saat ini ada dua kader PPP yang menduduki kursi kabinet, maka berapa kursi yang pas diberikan SBY untuk PPP? “Mau satu, dua, tiga, atau berapa pun, itu bukan otoritas kami yang menentukan. Tapi bukan berarti pasrah, konteksnya bukan seperti itu,” kilah Lukman.
Sebagai pendukung SBY, PKS juga juga mulai melirik-lirik kursi kabinet yang mereka minta. Bahkan PKS berlagak suci dengan meminta agar SBY tidak sombong.
Kini, di hadapan SBY ada berbagai tagihan kekuasaan dari mitra koalisinya. SBY harus cermat dan mawas diri, agar tidak dikunci dengan politik dagang sapi oleh partai-partai yang sudah bermental benalu sejak jatuhnya Soeharto itu.
“Mampukah SBY membentuk kabinet profesional? Ataukah akibat koalisinya yang tambun hanya akan dipenuhi politisi pengejar kekuasaan?” kata Fadjroel Rachman, seorang pengamat politik. Hanya SBY sendirilah yang mampu menjawabnya(inilah)